BANDARLAMPUNG – Kompetensi kandidat bupati/wali kota dalam Pilkada 2010 diragukan. Kapasitas mereka dalam pencalonan dinilai masih mendompleng nama besar dan popularitas orang tuanya dan tidak memiliki dukungan riil dari masyarakat.

“Sementara, kapasitas politik mereka belum teruji, minim pengalaman. Artinya, mereka hanya menggunakan fasilitas politik dan jaringan politik orang tua,” kata Akademisi FISIP Unila Syarief Makhya kepada Radar Lampung ( grup Radar Kotabumi).

Menjelang pilkada kabupaten/kota, muncul sejumlah anak pejabat atau petinggi parpol yang disebut-sebut akan mencalonkan diri. Diantaranya balon bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP yang merupakan putera sulung gubernur.

Kemudian di Pesawaran, calon bupati Aries Sandi Darma Putera yang merupakan anak bupati Tulangbawang dan calon wakil bupati Andika yang merupakan putera mantan bupati Lampung Tengah. Lalu, balon bupati Waykanan Agung Ilmu Mangkunegara yang merupakan putera bupati di kabupaten tersebut.

Selanjutnya, kandidat wakil wali kota Bandarlampung Dendy Ramadhona Kaligis yang merupakan anak ketua DPD Partai Demokrat Lampung dan Heru Sambodo putera sulung ketua DPD I Partai Golkar Lampung.

“Ya memang tidak ada larangan, sah-sah saja,” ujar dosen FISIP Unila ini.

Kemunculan para anak pejabat, lanjut Syarief, harus didukung bukan karena faktor ayahnya yang memegang jabatan bupati atau gubernur. Tapi harus memiliki dukungan dari arus bawah serta memiliki kapasitas politik yang memadai

Menghadapinya, masyarakat harus diberikan solusi agar tidak serta merta memilih pemimpin yang hanya mendompleng nama besar orang tuanya. Masyarakat, terusnya, harus diberi pencerahan agar dapat melakukan seleksi kepemimpinan secara benar dan cerdas.

“Sehingga memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat luas,” imbuh Syarief.

Namun, Syarief menakui terdapat kendala besar untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam waktu yang tinggal hitungan bulan. Sebab, saat ini tidak ada komunitas yang berani memberikan pencerahan politik pada masyarakat yang benar.

“Ini masalahnya, semua terlibat dalam arena pertarungan pilkada. Seharusnya ada kelompok kritis yang secara kontinyu menyuarakan proses kepolitikan yang benar dan berkualitas,” pungkas Syarief. (*)